Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan ; Republik Indonesia
Didirikan	1 Januari 1947
Dasar hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alokasi APBN	Rp3.970.500.681.000 (APBN 2023)
Lokasi	Jakarta
Pimpinan / Anggota
Ketua	Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
Wakil Ketua	Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., CIAE.,CGCAE., CertDA.
Anggota I	Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA..
Anggota II	Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA.
Plt. Anggota III	Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
Anggota IV	Haerul Saleh, SH., CRA., CRP., CIABV., CSFA. CFrA.
Anggota V	Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA.
Anggota VI	Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.
Anggota VII	Dr. Slamet Edy Purnomo S.E., M.M., CertDA, CFrA, CIAE
Sistem Pemilihan Anggota
	Dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
Pelaksana BPK
Sekretaris Jenderal	Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak. , CPA, CSFA
Situs Web
	http://www.bpk.go.id/
	l; b; s;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dikarenakan maraknya kasus penerimaan uang suap yang melibatkan auditor BPK dalam pemberian status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) telah menyebabkan kredibilitas lembaga ini dipertanyakan.^[2]^[3]^[4]

^ Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015
^ Kompas (2017-09-22). "Kredibilitas BPK Semakin Dipertanyakan". kompas.id. Diakses tanggal 2023-04-09.
^ developer, mediaindonesia com. "Pegawai BPK Sering Terlibat Suap, Ini Analisis KPK". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2023-04-09.
^ Tempo.co (2017-05-29). "Ujian Kredibilitas BPK". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-09.

[1] Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015

[2] Kompas (2017-09-22). "Kredibilitas BPK Semakin Dipertanyakan". kompas.id. Diakses tanggal 2023-04-09.

[3] veloper, mediaindonesia com. "Pegawai BPK Sering Terlibat Suap, Ini Analisis KPK". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2023-04-09.

[4] Tempo.co (2017-05-29). "Ujian Kredibilitas BPK". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-09.

[1]

[2]

[3]

[4]

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Didirikan	1 Januari 1947; 77 tahun lalu (1947-01-01)
Dasar hukum	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alokasi APBN	Rp3.970.500.681.000 (APBN 2023)^[1]
Lokasi	Jakarta
Pimpinan / Anggota
Ketua	Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
Wakil Ketua	Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., CIAE.,CGCAE., CertDA.
Anggota I	Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., CertDA., CGCAE., GRCE., CFrA..
Anggota II	Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA.
Plt. Anggota III	Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
Anggota IV	Haerul Saleh, SH., CRA., CRP., CIABV., CSFA. CFrA.
Anggota V	Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA.
Anggota VI	Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.
Anggota VII	Dr. Slamet Edy Purnomo S.E., M.M., CertDA, CFrA, CIAE
Sistem Pemilihan Anggota
Dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
Pelaksana BPK
Sekretaris Jenderal	Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak. , CPA, CSFA
Situs Web
http://www.bpk.go.id/
l b s