Hukum Singapura

Sistem hukum Singapura berdasarkan sistem hukum umum Inggris. Bidang utama hukum - hukum, khususnya hukum administrasi, hukum kontrak, ekuitas dan hukum kepercayaan, hukum properti dan gugatan hukum - sebagian besar buatan hakim, meskipun aspek-aspek tertentu kini telah dimodifikasi untuk beberapa hal oleh undang-undang. Namun, dimensi hukum lain, seperti hukum pidana, hukum perusahaan dan hukum keluarga, hampir sepenuhnya hukum alami.

Selain mengacu kepada relevansi kasus-kasus di Singapura, hakim tetap mengacu pada hukum kasus Inggris di mana isu-isu yang berkaitan dengan hukum umum dan bidang hukum, atau melibatkan interpretasi dari undang-undang Singapura yang berbasis di enakmen Inggris atau undang-undang yang berlaku di Singapura. Sekarang, ada juga kecenderungan yang lebih besar untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan penting yurisdiksi Commonwealth seperti Australia dan Kanada, terutama jika mereka mengambil pendekatan yang berbeda dari hukum inggris.

Undang-undang Singapura yang bersifat pasti tidak didasarkan pada proses legislasi Inggris tapi pada undang-undang dari yurisdiksi lain. Dalam situasi seperti itu, keputusan pengadilan dari yurisdiksi asli undang-undang yang sering diperiksa. Dengan demikian, hukum India - kadang berkonsultasi dalam interpretasi dari Evidence Act (Cap. 97, 1997 Rev. Ed.) dan Kuhp (Cap. 224, 2008 Rev. Diarsipkan 2015-10-12 di Wayback Machine. Ed. Diarsipkan 2015-10-12 di Wayback Machine.) yang berbasis di Undang-undang India.

Di sisi lain, di mana penafsiran Konstitusi Republik Singapura (1985 Rev. Diarsipkan 2017-02-20 di Wayback Machine. Ed., 1999 Reprint Diarsipkan 2017-02-20 di Wayback Machine.) yang bersangkutan, pengadilan tetap enggan untuk memperhitungkan bahan hukum asing atas dasar bahwa konstitusi terutama harus ditafsirkan dalam empat dinding daripada di cahaya analogi dari yurisdiksi lain; dan karena ekonomi, politik, sosial, dan kondisi lain di negara-negara asing dianggap berbeda.

Hukum-hukum tertentu seperti Internal Security Act (Cap. 143 Diarsipkan 2015-04-30 di Wayback Machine.) (yang mengizinkan penahanan tanpa pengadilan dalam keadaan tertentu) dan Societies Act (Cap. 311) (yang mengatur pembentukan asosiasi) yang diberlakukan selama pemerintahan Inggris di Singapura tetap dalam lembaran negara, dan kedua kopral dan hukuman mati yang masih digunakan.