Kabinet Pembangunan III

Kabinet Pembangunan III
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	31 Maret 1978
Diselesaikan	16 Maret 1983
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soeharto
Kepala pemerintahan	Soeharto
Wakil kepala pemerintahan	Adam Malik
Jumlah menteri	24
Jumlah wakil menteri	6
Partai anggota	Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Pembangunan II
Pengganti	Kabinet Pembangunan IV

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hukum Perpajakan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Bambang Soesatyo (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur)
Eksekutif Presiden Indonesia Joko Widodo (PDI-P) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Indonesia Maju Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Muhammad Syarifuddin Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten/kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Hanya daerah: 1957–1958 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini merupakan bagian dari seri Soeharto
Presiden Indonesia 1967–1998 Pemilihan umum 1971 1977 1982 1987 1992 1997 Pelantikan Pejabat I II III IV V VI VII Kepresidenan Kabinet Ampera yang Disempurnakan Kabinet Pembangunan I II III IV V VI VII Kebijakan Repelita Fusi partai politik Timor Timur Swasembada pangan Keluarga Siti Hartinah (istri dan Ibu Negara) Anak Siti Hardijanti Rukmana Sigit Harjojudanto Bambang Trihatmodjo Siti Hediati Hariyadi Hutomo Mandala Putra Siti Hutami Endang Adiningsih
l b s

Kabinet Pembangunan III ^[1] adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden H. Adam Malik. Kabinet ini diumumkan pada 29 Maret 1978 dan bertugas sejak 31 Maret 1978 hingga 16 Maret 1983.

Adapun Sapta Krida Kabinet Pembangunan III adalah sebagai berikut :

• Terciptanya keadaan dan suasana yang makin menjamin tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya.
• Terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Terpeliharanya stabilitas nasional yang makin mantap.
• Terciptanya aparatur negara yang makin bersih dan berwibawa.
• Terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh yang dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila yang makin mendalam.
• Terlaksananya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi Pancasila.
• Makin berkembangnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Kabinet menyelenggarakan Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984). Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

Isi Trilogi Pembangunan terdiri dari:

• Stabilitas nasional yang dinamis
• Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan
• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Isi Delapan Jalur Pemerataan:

• Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan (perumahan).
• Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
• Pemerataan pembagian pendapatan.
• Pemerataan kesempatan kerja.
• Pemerataan kesempatan berusaha.
• Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
• Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
• Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

1. ^ Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 1978.