Kabinet Reformasi Pembangunan

Kabinet Reformasi Pembangunan
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-36
Dibentuk	23 Mei 1998
Diselesaikan	20 Oktober 1999
Struktur pemerintahan
Presiden	B. J. Habibie
Wakil Presiden	Tidak ada
Jumlah menteri	36
Partai anggota	Koalisi:   Golkar   ABRI   PPP   PDI   Independen
Status di legislatif	DPR RI Koalisi mayoritas (integrasi politik Reformasi): 425 / 425
Sejarah
Pemilihan umum	Pemilihan Legislatif 1999
Periode	DPR RI 1997-1999
Nasihat dan persetujuan	DPR RI
Pendahulu	Kabinet Pembangunan VII
Pengganti	Kabinet Persatuan Nasional

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hukum Perpajakan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Bambang Soesatyo (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur)
Eksekutif Presiden Indonesia Joko Widodo (PDI-P) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Indonesia Maju Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Muhammad Syarifuddin Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten/kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Hanya daerah: 1957–1958 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Artikel ini merupakan bagian dari seri Bacharuddin Jusuf Habibie
Presiden Indonesia 1998–1999 Pelantikan Kepresidenan Kabinet Reformasi Pembangunan Kebijakan Kebebasan pers Pemilu multi partai Referendum Timor Timur Keluarga Hasri Ainun Besari (istri dan Ibu Negara) Anak Ilham Akbar Habibie Thareq Kemal Habibie
l b s

Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet pemerintahan Presiden ke-3 Republik Indonesia, B. J. Habibie. Kabinet ini diumumkan pada 22 Mei 1998 dan bertugas sejak 23 Mei 1998 hingga masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 1999. Kabinet ini terdiri dari sejumlah menteri koordinator, sejumlah menteri pemimpin departemen, sejumlah menteri negara, Sekretaris Negara, dan Jaksa Agung.^[1][2]

Adapun tugas pokok Kabinet Reformasi Pembangunan adalah menyiapkan proses reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi.

• Di bidang politik memperbarui berbagai perundangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik sebagaimana diamanatkan GBHN.
• Di bidang hukum meninjau kembali undang-undang subversi.
• Di bidang ekonomi mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

1. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998^{[pranala nonaktif permanen]}
2. ^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/ Tahun 1998". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 22 Mei 1998. Diakses tanggal 7 September 2022.