Kadipaten Pakualaman

Kadipaten Pakualaman ꦑꦢꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦦꦏꦸꦲꦭꦩꦤ꧀ Kadipatèn Pakualaman
1813–Sekarang
Bendera Lambang (Poho)
Wilayah Pakualaman pada tahun 1830 pada peta berwarna kuning dan berada di sebelah barat daya.
Ibu kota	Pakualaman, Yogyakarta
Bahasa resmi	Jawa
Agama	Islam (resmi) Kejawen
Pemerintahan	Kepangeranan
Adipati
• 1813–1829	KGPAA Paku Alam I
• 1829–1858	KGPAA Paku Alam II
• 1878–1900	KGPAA Paku Alam V
• 1938–1950 (status diturunkan); w. 1998	KGPAA Paku Alam VIII
• 1998–2015	KGPAA Paku Alam IX
• 2015–sekarang	KGPAA Paku Alam X
Sejarah
• Perjanjian 1813	17 Maret 1813
• Pengundangan UU No. 3 Tahun 1950	4 Maret 1950 Sekarang
Didahului oleh Digantikan oleh kslKesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta
Sekarang bagian dari	Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
--- Status Politik: * negara dependen dari EIC (Inggris) (1813-1816) * negara dependen dari Nederlands Indie (1816-1942) * negara dependen dari Kekaisaran Jepang (1942-1945) * negara dependen/daerah istimewa dari Republik Indonesia dengan bentuk monarki persatuan berparlemen (1945-1950) * Status negara diturunkan secara resmi menjadi status daerah istimewa setingkat dengan provinsi (1950)
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Adipati Pakualaman
Lambang kerajaan
Sedang berkuasa
Paku Alam X sejak 7 Januari 2016
Adipati Pakualaman
Perincian
Sapaan resmi	Baginda
Pewaris	BPH Kusuma Bimantara
Penguasa pertama	Paku Alam I
Pembentukan	1813
Kediaman	Pura Pakualaman
Penunjuk	Hereditas

Kadipaten Pakualaman (bahasa Jawa: ꦑꦢꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦦꦏꦸꦲꦭꦩꦤ꧀, translit. Kadipatèn Pakualaman) atau Praja Pakualaman adalah negara vasal dependen dari Pemerintah Pendudukan Inggris dan kemudian Hindia Belanda, yang berbentuk monarki kadipaten otonom di Pulau Jawa bagian tengah. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan Pakualaman diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian atau kontrak politik yang dibuat oleh negara induk bersama-sama negara dependen. Sama halnya dengan Mangkunegaran, penguasa Pakualaman tidak memiliki otoritas yang sama tinggi dengan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Penguasanya tidak berhak menyandang gelar Susuhunan (Sunan) ataupun Sultan, melainkan sebagai Pangeran Miji yang bergelar Adipati.

Setelah menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia selaku negara induk, maka pada tahun 1950 status negara dependen Kadipaten Pakualaman (bersama-sama dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.