Legislatif

Bagian dari seri tentang
Politik
Topik utama Daftar artikel politik Politik berdasarkan negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkisme Demokrasi Direksional Federasi Feodalisme Kediktatoran Meritokrasi Monarki Negara-kota Rezim hibrida Parlementer Presidensial Republik Semiparlementer Semipresidensial Teokrasi Spektrum politik kiri dan kanan
Disiplin akademik Ilmu politik (ilmuwan politik) Hubungan internasional (teori) Politik komparatif Filsafat politik
Administrasi publik Birokrasi (tingkat rendah) Teknokrasi Adhokrasi
Kebijakan Kebijakan publik (doktrin) Domestik dan Luar negeri Masyarakat madani Kepentingan publik
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik terkait Kedaulatan Teori perilaku politik Psikologi politik Orientasi biologi dan politik Organisasi politik Intervensi asing dalam pemilu
Subseri Sistem pemilihan umum Pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik
l b s

Lembaga Legislatif (atau hanya Legislatif) adalah cabang pemerintahan yang bertugas untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Biasanya, lembaga ini terdiri dari satu atau dua kamar, yang dikenal sebagai sistem unikameral dan bikameral. Anggota lembaga legislatif, yang sering disebut sebagai anggota parlemen, senator, atau dewan perwakilan, dipilih melalui pemilihan umum atau diangkat sesuai dengan ketentuan konstitusi negara tersebut. Selain fungsi utamanya dalam pembentukan hukum, lembaga legislatif juga memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan eksekutif, menyetujui anggaran negara, serta mewakili kepentingan rakyat. Dalam beberapa sistem, legislatif juga dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran oleh pejabat negara dan memiliki kekuatan untuk memakzulkan kepala eksekutif. Lembaga legislatif merupakan pilar demokrasi yang penting karena mewakili suara dan aspirasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.