Majelis Irlandia Utara

Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Northern Ireland Assembly di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan artikel)

Majelis Irlandia Utara Tionól Thuaisceart Éireann Norlin Airlan Assemblie
Majelis Ke-7
Jenis
Jenis	Unikameral
Sejarah
Didirikan	25 Juni 1998 (lihat UU Irlandia Utara 1998)
Didahului oleh	Parlemen Britania Raya (pra-devolusi) Parlemen Irlandia Utara (1921–1972)
Pimpinan
Ketua	Edwin Poots, DUP sejak 3 Februari 2024
Wakil Ketua	Carál Ní Chuilín, Sinn Féin sejak 6 Februari 2024 John Blair, Aliansi sejak 3 Februari 2024 Steve Aiken, UUP sejak 3 Februari 2024
Perdana Menteri	Michelle O'Neill, Sinn Féin sejak 3 Februari 2024
Wakil Perdana Menteri	Emma Little-Pengelly, DUP sejak 3 Februari 2024
Pemimpin Oposisi	Matthew O'Toole, SDLP sejak 3 Februari 2024
Komposisi
Anggota	90
Partai & kursi Majelis	Eksekutif (77)   Sinn Féin (27) N   DUP (24) U   Aliansi (17) O   UUP (9) U Oposisi Resmi (7)   SDLP (7) N Oposisi Lainnya (5)   TUV (1) U   PBP (1) O   Unionis Independen (2) U   Nasionalis Independen (1) N Ketua Majelis(1)   Ketua Majelis (1)
Gaji	£48,000 per tahun + tunjangan
Tempat bersidang
Gedung Parlemen, Stormont, Belfast
Situs web
www.niassembly.gov.uk
L • B

Majelis Irlandia Utara (bahasa Irlandia: Tionól Thuaisceart Éireann,^[1] Skotlandia Ulster: Norlin Airlan Assemblie) adalah legislatur terdevolusi dari Irlandia Utara. Majelis tersebut memiliki kekuasaan lagislasi dalam sebagian besar ranah yang tidak secara eksplisit diurus Parlemen Britania Raya, dan melantik Eksekutif Irlandia Utara. Majelis tersebut duduk di Gedung Parlemen, Stormont, Belfast.

Majelis Irlandia Utara adalah majelis unikameral, yang terdiri dari 90 orang anggota dan dikenal sebagai Anggota Majelis Legislatif (AML)^[2]. Para anggota majelis dipilih melalui mekanisme penghitungan suara transfer tunggal dalam bentuk perwakilan berimbang^[3]. Untuk memilih menteri kabinet, majelis akan menggunakan prinsip pembagian-kekuasaan dibawah metode D'Hondt untuk memastikan bahwa blok-blok suara terbesar di Irlandia Utara (Unionis Britania Raya, Nasionalis Irlandia dan lain-lain) dapat terlibat dalam pemerintahan. Perintah tetap Majelis mengizinkan mosi kontroversial tertentu yang memerlukan pemungutan suara lintas komunitas; Selain memerlukan dukungan mayoritas anggota secara keseluruhan, pemungutan suara tersebut juga harus didukung oleh mayoritas di kedua blok agar bisa lolos.

Majelis ini merupakan salah satu dari dua lembaga yang "saling bergantung" yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Good Friday tahun 1998, lembaga lainnya adalah Dewan Menteri Utara/Selatan dengan Republik Irlandia^[4]. Perjanjian itu juga berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun.

Majelis Irlandia Utara pertama kali bersidang pada bulan Juni 1998.

1. ^ "Comhaontú idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ag Bunú Comhlachtaí Forfheidhmithe" (dalam bahasa Irish). Oireachtas. Diakses tanggal 8 June 2008. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
2. ^ After the March 2017 elections, previously 108.
3. ^ Whyte, Nicholas. "The Single Transferable Vote (STV)". Northern Ireland Elections. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 October 2018. Diakses tanggal 28 June 2016.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. ^ Bell, Christine (2003), Peace Agreements and Human Rights, Oxford: Oxford University Press, hlm. 141, The agreement makes it clear that the North-South Ministerial Council and the Northern Ireland Assembly are 'mutually inter-dependent, and that one cannot successfully function without the other'. This interdependence is constructed so as to ensure that nationalists and unionists cannot 'cherrypick' the aspects of government that they particularly want to implement. Thus, unionists only get the Assembly and devolved power if they operate the cross-border mechanisms, and for nationalists the situation is reversed.