Monarki

Bagian dari seri Politik
Bentuk dasar dari pemerintahan
Struktur kekuatan Konfederasi Federasi Hegemoni Kerajaan Negara kesatuan
Sumber kekuatan Demokrasi Langsung Perwakilan Semi lainnya Kerajaan Mutlak Konstitusi Oligarki Aristokrasi Junta militer Kleptokrasi Plutokrasi Stratokrasi Timokrasi Otokrasi Otoritarianisme Despotisme Diktatur (Kediktatoran) Totalitarianisme Republik Parlementer Presidensial Semi presidensial Lainnya Anarki Anokrasi Khilafah Kritarsi Meritokrasi Oklokrasi Partikrasi Sosialis Teokrasi Tirani
Portal Politik
l b s

Bagian dari seri tentang
Politik
Topik utama Daftar artikel politik Politik berdasarkan negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkisme Demokrasi Direksional Federasi Feodalisme Kediktatoran Meritokrasi Monarki Negara-kota Rezim hibrida Parlementer Presidensial Republik Semiparlementer Semipresidensial Teokrasi Spektrum politik kiri dan kanan
Disiplin akademik Ilmu politik (ilmuwan politik) Hubungan internasional (teori) Politik komparatif Filsafat politik
Administrasi publik Birokrasi (tingkat rendah) Teknokrasi Adhokrasi
Kebijakan Kebijakan publik (doktrin) Domestik dan Luar negeri Masyarakat madani Kepentingan publik
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik terkait Kedaulatan Teori perilaku politik Psikologi politik Orientasi biologi dan politik Organisasi politik Intervensi asing dalam pemilu
Subseri Sistem pemilihan umum Pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik
l b s

Monarki berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu dan archein (αρχειν) yang berarti Raja. Monarki, Kerajaan atau Kedatuan merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal abad ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional.

Perbedaan di antara Penguasa Monarki dengan Presiden sebagai Kepala Negara adalah Penguasa Monarki menjadi Kepala Negara sepanjang hayatnya, sedangkan Presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam beberapa negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan Penguasa Monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep Monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yakni penguasa Monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.

Monarki demokratis beda dengan konsep penguasa Monarki yang sebetulnya. Pada kebiasaannya penguasa Monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa Monarki akan bergilir di kalangan beberapa sultan. Misalkan Malaysia, mengamalkan kedua sistem yakni Monarki Konstitusional dan Monarki Demokratis.

Untuk kebanyakan negara, penguasa Monarki merupakan simbol kesinambungan dan kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa Monarki biasanya Ketua Agama dan Panglima Besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang Dipertuan Agung merupakan Ketua Agama Islam, sedangkan di Britania dan negara di bawah naungannya, Raja Charles III adalah Gubernur Agung Gereja Inggris. Meskipun demikian, masa sekarang ini biasanya peran sebagai Ketua Agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.

Selain Penguasa Monarki, terdapat beberapa jenis Kepala Pemerintah yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.