Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan OJK
Gambaran umum
Singkatan	OJK
Didirikan	22 November 2011; 12 tahun lalu (2011-11-22)
Dasar hukum pendirian	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Sifat	Independen
Struktur
Ketua Dewan Komisioner	Mahendra Siregar
Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota	Mirza Adityaswara
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota	Dian Ediana Rae
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota	Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota	Ogi Prastomiyono
Ketua Dewan Audit merangkap anggota	Sophia Issabella Wattimena
Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen	Friderica Widyasari Dewi
Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia	Doni Primanto Joewono
Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan	Suahasil Nazara
Kantor pusat
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4. Jakarta 10710
Situs web
ojk.go.id
Sunting kotak info • L • B

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.^[1] OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK juga mendapat tambahan kewenangan untuk Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, termasuk juga untuk Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, sebagian kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. OJK mendapat tambahan kewenangan di mana penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK ^[2].

1. ^ "UU No. 22 Tahun 2011" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2023-04-24. Diakses tanggal 2023-04-24. 
2. ^ "UU No. 4 Tahun 2023" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2023-04-24. Diakses tanggal 2023-04-24.