Partai Bajak Laut

Partai Bajak Laut
IdeologiPolitik bajak laut

Partai Bajak Laut adalah cap yang digunakan oleh sejumlah partai politik di seluruh dunia.[1] Partai bajak laut mendukung hak-hak sipil, demokrasi langsung (termasuk demokrasi maya), partisipasi alternatif dalam pemerintahan, reformasi undang-undang hak cipta dan paten agar lebih fleksibel dan terbuka untuk mendorong inovasi dan kreativitas, pemanfaatan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka, berbagi pengetahuan bebas (konten terbuka dan akses terbuka), pelindungan data pribadi, transparansi, kebebasan informasi, kebebasan berbicara, antikorupsi, netralitas internet dan menentang pengawasan massal, penyensoran, dan Big Tech.[2][3][4][5][6][7]

Libertarian memandang bahwa Internet adalah ruang publik dan setiap orang harus memiliki hak untuk mengaksesnya secara setara. Mereka berpendapat bahwa campur tangan pemerintah dan bisnis besar teknologi informasi dan komunikasi dapat melanggar hak untuk hidup sesuai keinginan, menyebabkan rasa takut atau penyiksaan, dan bahwa mengekang kebebasan berpendapat, meskipun pendapat tersebut kontroversial atau tidak populer.

Fokus Partai Bajak Laut selaras dengan prinsip-prinsip libertarianisme sipil dan siberlibertarianisme,[8] menjadikannya sekutu yang kuat dalam memperjuangkan kebebasan individu.

Meski istilah partai bajak laut awalnya dianggap identik dengan pembajakan hak cipta daring, para anggota telah melakukan upaya bersama untuk mengaitkan Partai Bajak Laut dengan segala jenis pembajakan, dari radio bajakan hingga Zaman Keemasan Perompakan.

Partai bajak laut sering berlepas diri dari spektrum ekonomi kiri-kanan atau memiliki daya tarik yang bergantung pada konteks.[9]

  1. ^ Fredriksson, Martin (2015). "Piracy & Social Change| The Pirate Party and the Politics of Communication". International Journal of Communication. 9: 909–924. 
  2. ^ "About the PPI". 
  3. ^ Gerbaudo, Paolo (2019). The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. Pluto Press. ISBN 9780745335797. 
  4. ^ Beyer, Jessica L. (2014). "The Emergence of a Freedom of Information Movement: Anonymous, WikiLeaks, the Pirate Party, and Iceland". Journal of Computer-Mediated Communication. 19 (2): 141–154. doi:10.1111/jcc4.12050. 
  5. ^ Hartleb, Florian (2013). "Anti-elitist cyber parties?". Journal of Public Affairs. 13 (4): 355–369. doi:10.1002/pa.1480.  Akses tertutup
  6. ^ Fredriksson, Martin; Arvanitakis, James (2015). "Piracy, Property and the Crisis of Democracy". EJournal of EDemocracy and Open Government. 7 (1): 134–150. doi:10.29379/jedem.v7i1.365. 
  7. ^ Fredriksson, Martin (2015). "Piracy & Social Change| The Pirate Party and the Politics of Communication". International Journal of Communication. 9: 909–924. 
  8. ^ Dahlberg (2017). Oxford Research Encyclopedia of Communication. doi:10.1093/acrefore/9780190228613.013.70.  Akses tertutup
  9. ^ Simon, Otjes (22nd January 2019). All on the same boat? Voting for pirate parties in comparative perspective. Political Studies Association, 2020, Vol. 40(1) no. 38–53 SAGE Publishing. Page 49: "This indicates that instead of not appealing along left-right lines at all, pirate party's left-right appeal is context-dependent. Moreover, it is more closely related to sympathy for these parties than to party choice".

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search