Partai Demokrat Jepang 民主党 Minshutō | |
---|---|
![]() | |
Presiden | Katsuya Okada |
Sekretaris Jenderal | Yukio Edano |
Ketua di Dewan Penasihat | Akira Gunji |
Ketua di Dewan Perwakilan | Katsuya Okada |
Dibentuk | 27 April 1998 |
Dibubarkan | 27 Maret 2016 |
Digabungkan dari | |
Didahului oleh | Partai Front Baru |
Digabungkan dengan | Partai Demokrat (2016) |
Kantor pusat | 1-11-1 Nagata-cho, Chiyoda, Tokyo 100-0014, Jepang |
Ideologi | Liberalisme[1][2][3] Liberalisme sosial[4] Minshu-chūdō (ja)[5] |
Posisi politik | Tengah[6] hingga kiri tengah[7][8] |
Afiliasi internasional | Alliance of Democrats (2005–12) |
Warna | Merah[9] |
Situs web | |
www.dpj.or.jp |
Partai Demokrat Jepang (民主党 , Minshutō) adalah sebuah partai politik berporos tengah di Jepang[6] sejak tahun 1998 hingga 2016.
Partai ini bermula dari Partai Demokrat Jepang, yang didirikan pada bulan September 1996 oleh para politikus berporos kanan tengah dan kiri tengah yang berakar dari Partai Demokrat Liberal dan Partai Sosialis Jepang.[10] ada bulan April 1998, partai DPJ yang sebelumnya bergabung dengan partai sempalan dari Partai Front Baru untuk mendirikan partai baru sambil tetap mempertahankan nama DPJ.[11] Pada tahun 2003, Partai Liberal pimpinan Ichirō Ozawa ikut bergabung.[8]
Setelah pemilihan umum tahun 2009, DPJ menjadi partai penguasa pada Dewan Perwakilan, mengalahkan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang telah lama mendominasi serta merebut jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan dan Dewan Penasihat. DPJ dikeluarkan dari pemerintahan oleh LDP pada pemilihan umum tahun 2012. Mereka mempertahankan 57 kursi di majelis rendah, dan masih memiliki 88 kursi di majelis tinggi. Selama masa pemerintahannya, DPJ dihadapkan oleh berbagai konflik internal dan berjuang untuk menerapkan banyak kebijakan yang mereka ajukan, hasil yang menurut pakar politik Phillip Lipscy dan Ethan Scheiner simpulkan sebagai "paradoks perubahan politik tanpa perubahan kebijakan".[12] Produktivitas legislatif di bawah pemerintahan DPJ umumnya tergolong rendah, jatuh ke tingkat yang—menurut beberapa pendapat—belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Jepang masa kini.[13] Namun, DPJ menerapkan sejumlah tindakan progresif selama pemerintahan mereka seperti kebijakan sekolah gratis hingga tingkat sekolah menengah atas, peningkatan subsidi pengasuhan anak,[14] memperluas cakupan asuransi pengangguran,[15] perpanjangan durasi tunjangan perumahan,[16] dan peraturan yang lebih ketat untuk melindungi pekerja paruh waktu dan sementara.[17]
Pada tanggal 27 Maret 2016, DPJ bergabung dengan Partai Inovasi Jepang dan Visi Reformasi untuk membentuk Partai Demokrat (2016) (Minshintō).[18]
Partai ini berbeda dengan Partai Demokrat Jepang yang bergabung dengan Partai Liberal pada tahun 1955 untuk membentuk Partai Demokrat Liberal. Partai ini juga berbeda dengan Partai Demokrat lainnya (1947), yang didirikan pada tahun 1947 dan dibubarkan pada tahun 1950.
... and between 2009 and Dec. 26, 2012, when the liberal-leaning Democratic Party of Japan, or DPJ, had a majority. For the 38-year period between 1955 and 1993, it never lost power once.
The upstart Democratic Party of Japan and the establishment Liberal Democratic Party share similar positions on a number of issues. But the more-liberal DPJ is pushing an ambitious and expensive domestic spending agenda with an eye toward reigniting Japan's economy.
The “liberal” DPJ vowed to undo the damage of the “hawkish” LDP, especially in Iraq and Afghanistan.
Towards the end of the 1990s the social-liberal Minshuto (Democratic Party of Japan, DPJ) consolidated and replaced Shinshinto as a rival of LDP.
The Democratic Party of Japan is a centre-left party, but it contains a sizeable union-based left wing and some members close to the extreme right.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search