Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera
Presiden	Ahmad Syaikhu
Sekretaris Jenderal	Aboe Bakar Al-Habsyi
Ketua Majelis Syuro	Salim Segaf Al-Jufri
ketua fraksi di DPR-RI	Jazuli Juwaini
ketua fraksi di MPR-RI	Tifatul Sembiring
Dibentuk	20 Juli 1998; 26 tahun lalu (1998-07-20) sebagai Partai Keadilan
Digabungkan dari	Partai Keadilan dan PK Sejahtera
Kantor pusat	Jalan T.B. Simatupang No. 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Sayap pemuda	Gema Keadilan, Garuda Keadilan, PKS Muda[1]
Keanggotaan	285.828 (2023)
Ideologi	Pancasila Islamisme[2][3][4][5][6][7][8] Konservatisme sosial[9][10]
Posisi politik	Sayap kanan
Agama	Islam
Afiliasi nasional	Koalisi Merah Putih (2014–2016)[11] Koalisi Indonesia Adil Makmur (2018–2019) Koalisi Perubahan (2023–2024) Koalisi Indonesia Maju (sejak 2024)
Kursi di DPR	50 / 575
Kursi di DPRD I	191 / 2.232
Kursi di DPRD II	1.229 / 17.340
Situs web
pks.id
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berbasis Islam.^{[2][3][5][6][12][13]} Partai ini bercikal bakal dari penentangan sejumlah tokoh Islam terhadap kebijakan Presiden RI ke-2, Soeharto yang mengharuskan agar tiap-tiap ormas menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal mereka.^[14][15] Dari penentangan ini lahirlah Gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah ini lalu membentuk lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi asal usul berdirinya Partai Keadilan pada 20 Juli 1998 pasca lengsernya pemerintahan Suharto.^[2] Partai Keadilan kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2002 akibat gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%.^[14][15]

PKS menjadi bagian koalisi dari pemerintahan SBY di periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014, dan menjabat beberapa kursi menteri. Sikap PKS yang tidak keluar-keluar dari koalisi SBY meskipun kerap berlainan sikap dan melontarkan kritikan kepada pemerintahan SBY, telah membuat beberapa kalangan menilai PKS sebagai partai yang oportunis dan memanfaatkan situasi.^[16][17] Dalam pemilu legislatif 2019, PKS berakhir di urutan ke-7 dengan raihan suara 8,21% dan memperoleh 50 kursi.^[18] PKS menjadi oposisi selama pemerintahan Joko Widodo.

Dalam menangani pandemi Covid-19, demi meringankan kesulitan ekonomi masyarakat, PKS menganjurkan para kader laki-lakinya yang mampu untuk berpoligami dengan memprioritaskan janda; namun anjuran ini kemudian dicabut setelah menuai polemik di masyarakat.^[19][20] Meski mendukung langkah Joko Widodo yang menolak kembalinya anggota organisasi teror, ISIS, ke Indonesia,^[21] PKS meminta agar anak-anak dari para anggota ISIS dipulangkan supaya mereka dapat dibina di Indonesia.^[22]

1. ^ "PKS | Kader Muda Hanya Bernaung di Gema Keadilan, Garuda Keadilan dan PKS Muda". pks.id. Diakses tanggal 2021-07-15. 
2. ^ ^{a b c} Ananta, Aris; Arifin, Evi Nurvidya; Suryadinata, Leo (2005). Emerging Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 24. ISBN 981-230-323-5. 
3. ^ ^{a b} Machmudi, Yon (2008). Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS). Islam in Southeast Asia (dalam bahasa Inggris). ANU Press. doi:10.22459/II.11.2008 . ISBN 9781921536243. 
4. ^ Hamayotsu, Kikue (September 2011). "The Political Rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the Political Economy of Islamist Mobilization in a Muslim Democracy". Asian Survey. 51 (5): 971–992. doi:10.1525/as.2011.51.5.971. JSTOR 10.1525/as.2011.51.5.971. 
5. ^ ^{a b} Al-Hamdi, Ridho (2013). Partai politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (PDF). Yogyakarta: Graha Ilmu. ISBN 978-602-262-049-5. 
6. ^ ^{a b} Mietzner, Marcus (2013). Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia (dalam bahasa Inggris). Singapore: NUS Press. hlm. 91. ISBN 978-9971-69-768-6. 
7. ^ Geraldy, Galang (2019). "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS". Politicon: Jurnal Ilmu Politik. 1 (2): 134–157. doi:10.15575/politicon.v1i2.6268 . Diakses tanggal 2022-06-01 – via www.neliti.com.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
8. ^ Mohamad Ramadan Habibi; Noor Naemah Abd Rahman; Kamaruzzaman Bustaman Ahmad. "Prosperous Justice Party (PKS) in the Indonesian Mass Media". academia.edu. 
9. ^ "Indonesia's Political Parties". Carniege. Diakses tanggal 5 November 2021. 
10. ^ Sebastian, Leonard C.; Hasyim, Syafiq; Arifianto, Alexander R., ed. (2021). Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics. London; New York: Routledge. hlm. 172–173. ISBN 978-0-367-81941-5. 
11. ^ "Gerindra: Koalisi Merah Putih Bubar". CNN Indonesia. 2016-02-04. Diakses tanggal 2022-11-06. 
12. ^ Nainggolan, Bestian; Wahyu, Yohan, ed. (2016). Kompaspedia: Partai Politik 1999–2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa. Jakarta: Buku Kompas. ISBN 978-602-412-005-4. 
13. ^ "Hukum Islam Harus Mewarnai Hukum Nasional". PKS.id. 
14. ^ ^{a b} "Profil - Partai Keadilan Sejahtera". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 November 2022. Diakses tanggal 2022-11-05. 
15. ^ ^{a b} Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Muhtadi
16. ^ "PKS dan koalisi pemerintahan SBY". BBC News Indonesia. 2012-04-06. Diakses tanggal 2022-11-05. 
17. ^ "Sikap PKS dinilai oportunis". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). 2012-04-17. Diakses tanggal 2022-12-05. 
18. ^ Putri, Zunita. "KPU Tetapkan Hasil Pileg 2019: PDIP Juara, Disusul Gerindra-Golkar". detiknews. Diakses tanggal 2022-11-05. 
19. ^ Media, Kompas Cyber (2021-09-30). "PKS Cabut Anjuran soal Kader Berpoligami". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-04-13. 
20. ^ "Heboh Program Poligami PKS, Setelah Jadi Polemik Akhirnya Dicabut". Bisnis.com. 2021-09-30. Diakses tanggal 2023-04-13. 
21. ^ Indonesia, C. N. N. "PKS Dukung Jokowi Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS". nasional. Diakses tanggal 2023-04-13. 
22. ^ Sihombing, Rolando Fransiscus. "Presiden PKS Minta Pemerintah Pulangkan-Bina Anak ISIS Eks WNI". detiknews. Diakses tanggal 2023-04-13.