Partai Keadilan dan Pembangunan

Partai Keadilan dan Pembangunan Adalet ve Kalkınma Partisi
Singkatan	AK Parti (resmi)[1] AKP (tidak resmi)[2]
Ketua umum	Recep Tayyip Erdoğan
Sekretaris Umum	Fatih Şahin
Juru bicara	Ömer Çelik
Pemimpin Parlemen	Abdullah Güler
Pendiri	Recep Tayyip Erdoğan
Dibentuk	14 Agustus 2001; 22 tahun lalu (2001-08-14)
Didahului oleh	Partai Kebajikan
Kantor pusat	Söğütözü Caddesi No 6 Çankaya, Ankara
Sayap pemuda	AK Youth
Keanggotaan (2021)	11,000,589[1]
Ideologi	Konservatisme[3] Demokrasi Islam[4][5] Sentralisasi Demokrasi konservatif Konservatisme sosial[6][7][8] Konservatisme nasional[5][9][10] Populisme sayap kanan[11] Neo-Ottomanisme[12][13][14] Erdoğanisme [15][16]
Posisi politik	Sayap kanan[17]
Afiliasi nasional	Aliansi Rakyat
Afiliasi internasional	Tidak ada
Warna	kuning
Majelis Agung Nasional	264 / 600
Kota metropolitan:	15 / 30
Kota distrik:	742 / 1.351
Anggota dewan provinsi:	780 / 1.251
Majelis Kota	10.173 / 20.498
Situs web
akparti.org.tr

Partai Keadilan dan Pembangungan (bahasa Turki: Adalet ve Kalkınma Partisi, bahasa Inggris: Justice and Development Party) adalah sebuah partai politik di negara Turki. Ini adalah partai politik yang didirikan pada 14 Agustus 2001 di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan dan beroperasi di Turki. Menurut undang-undang partai, singkatan resminya adalah "AK PARTi". Partai Keadilan dan Pembangunan Turki sering juga di singkat JDP, AKP^† atau PKP dalam Bahasa Indonesia.

Partai Keadilan dan Pembangungan didirikan pada tahun 2001 oleh sejumlah anggota partai yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya pada Pemilu Turki tahun 2002 partai yang baru didirikan ini mendapat kemenangan dengan meraih dua pertiga kursi anggota di majelis parlemen Turki. Abdullah Gül sebagai kader partai ini mendapat kepercayaan untuk menjadi perdana menteri, tetapi amendemen undang-undang dasar negara Turki tahun 2003 memperbolehkan Erdoğan untuk mengganti posisi Abdullah Gül.

Pada Pemilu tahun 2007, PKP mendapat suara 47% namun di parlemen jatah kursi mendapat 341. Walaupun mengalami penurunan, Erdoğan kembali terpilih menjadi perdana menteri Turki dan kader PKP Abdullah Gül menjadi presiden Turki.

Pada Pemilu tanggal 12 Juni 2011, PKP mengalami kenaikan jumlah pemilih dengan meraih 49,8 persen suara dan mendapat jatah kursi 327 di parlemen. Kini PKP mendapat kepercayaan membentuk pemerintahan untuk ketiga kali secara berturut-turut.

Saat Ini PKP adalah partai dengan anggota terbanyak di Majelis Nasional Agung Turki dengan 287 deputi. Pemimpinnya adalah Recep Tayyip Erdogan, yang juga presiden Turki, melalui Kongres Luar Biasa ke-3 pada 21 Mei 2017.

Partai ini berhaluan kanan moderat dengan ideologi partai yang konservatif. PKP Turki mencitrakan sebagai partai pro-Barat dalam sistem kepartaian Turki yang memperjuangkan agenda nilai-nilai konservatif bangsa Turki dan sistem ekonomi liberal. Selain itu agenda lainya yaitu memperjuangkan bergabungnya Turki ke Uni Eropa.

1. ^ ^{a b} "AK PARTİ". yargitaycb.gov.tr. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-02-07. Diakses tanggal 2019-06-24. 
2. ^ Hüseyin Şengül. "AKP mi, AK Parti mi?". bianet.org. 
3. ^ Nordsieck, Wolfram (2018). "Turkey". Parties and Elections in Europe. Diakses tanggal 1 September 2018. 
4. ^ Tepe, Sultan (2005). "Turkey's AKP: A Model "Muslim-Democratic" Party?". JHU Press: 69–82. 
5. ^ ^{a b} "Erdoğan's Triumph". Financial Times. July 24, 2007. Diarsipkan dari versi asli Periksa nilai |url= (bantuan) tanggal 2021-03-07. Diakses tanggal 2019-06-24. The AKP is now a national conservative party — albeit rebalancing power away from the westernised urban elite and towards Turkey's traditional heartland of Anatolia — as well as the Muslim equivalent of Europe's Christian Democrats. 
6. ^ "AKP yet to win over wary business elite". Financial Times. 8 July 2007. 
7. ^ Cagaptay, Soner (2014). The Rise of Turkey. Potomac Books. hlm. 117. 
8. ^ Yavuz, M. Hakan (2009). Secularism and Muslim Democracy in Turkey. Cambridge University Press. hlm. 105. 
9. ^ Abbas, Tahir (2016). Contemporary Turkey in Conflict. Edinburgh University Press. 
10. ^ Bayat, Asef (2013). Post-Islamism. Oxford University Press. hlm. 11. 
11. ^ Gunes, Cengiz (2013). "The Kurdish Question in Turkey". Routledge: 270. 
    Konak, Nahide (2015). Waves of Social Movement Mobilizations in the Twenty-First Century: Challenges to the Neo-Liberal World Order and Democracy. Lexington Books. hlm. 64. 
    Jones, Jeremy (2007). Negotiating Change: The New Politics of the Middle East. I.B. Tauris. hlm. 219. 
12. ^ Osman Rifat Ibrahim. "AKP and the great neo-Ottoman travesty". Al Jazeera. Diakses tanggal 7 June 2015. 
13. ^ Yavuz, M. Hakan (1998). "Turkish identity and foreign policy in flux: The rise of Neo‐Ottomanism". Critique: Critical Middle Eastern Studies. 7 (12): 19–41. doi:10.1080/10669929808720119. 
14. ^ Kardaş, Şaban (2010). "Turkey: Redrawing the Middle East Map or Building Sandcastles?". Middle East Policy. 17: 115–136. doi:10.1111/j.1475-4967.2010.00430.x. 
15. ^ Cook, Steven A. (2012). "Recent History: The Rise of the Justice and Development Party". U.S.-Turkey Relations: A New Partnership to. Council on Foreign Relations: 52. 
16. ^ Göçek, Fatma Müge (2011). "The Transformation of Turkey: Redefining State and Society from the Ottoman Empire to the Modern Era". I.B. Tauris: 56. 
    Tocci, Nathalie (2012). "Turkey and the European Union". The Routledge Handbook of Modern Turkey. Routledge: 241. 
17. ^ Soner Cagaptay (2015-10-17). "Turkey's divisions are so deep they threaten its future". Guardian. Diakses tanggal 2015-12-27.