Penyensoran di Turki

Penyensoran di Turki diatur oleh undang-undang domestik dan internasional. Terlepas dari ketentuan hukum, kebebasan pers di Turki mulai memburuk sejak 2010, dan terus mengalami penurunan yang signifikan menyusul upaya kudeta pada Juli 2016.^[1][2] Pemerintah Turki Recep Tayyip Erdoğan telah menangkap ratusan jurnalis, menutup atau mengambil alih puluhan media, dan mencegah jurnalis dan keluarganya bepergian. Menurut beberapa akun, Turki saat ini menyumbang sepertiga dari jumlah kasus pemenjaraan jurnalis di seluruh dunia.^[3]

Pada tahun 2012 dan 2013 Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) menempatkan Turki sebagai pemenjara jurnalis terburuk di dunia (di atas Iran dan China), dengan 49 jurnalis mendekam di penjara pada 2012 dan 40 pada 2013.^[4][5] Laporan Transparansi Twitter tahun 2014 menunjukkan bahwa Turki mengajukan lima kali lebih banyak permintaan penghapusan konten ke Twitter daripada negara lain pada paruh kedua 2014, dengan permintaan meningkat sebanyak 150% di tahun 2015.^[6][7]

1. ^ "Turkey | Freedom House". web.archive.org. 2015-06-08. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-08. Diakses tanggal 2022-09-14. 
2. ^ "CPJ testifies on Turkey's press freedom record after failed coup attempt". Committee to Protect Journalists (dalam bahasa Inggris). 2016-09-14. Diakses tanggal 2022-09-14. 
3. ^ Benhabib, Seyla (16 Maret 2017). "Turkey is about to take another step toward dictatorship". The Washington Post. Diakses tanggal 15 September 2022. 
4. ^ "Turkey increases Pressure on the Media - Fanack Chronicle". web.archive.org. 2015-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-14. Diakses tanggal 2022-09-14. 
5. ^ "2013 prison census: 211 journalists jailed worldwide - Committee to Protect Journalists". web.archive.org. 2014-10-07. Archived from the original on 2013-12-19. Diakses tanggal 2022-09-14. Pemeliharaan CS1: Url tak layak (link)
6. ^ "Turkey tops countries demanding content removal: Twitter". Reuters (dalam bahasa Inggris). 2015-02-09. Diakses tanggal 2022-09-14. 
7. ^ "Twitter's transparency report: Turkey tops countries demanding content removal- Technology News, Firstpost". Tech2. 2015-02-10. Diakses tanggal 2022-09-14.