Politik Brunei Darussalam

Brunei Darussalam
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Brunei Darussalam
Sultan Hassanal Bolkiah Konstitusi Dewan Penasihat Perdana Menteri Hassanal Bolkiah Kabinet Dewan Suksesi Dewan Agama Islam Dewan Legislatif Yudikatif Pengadilan Sipil Pengadilan Syariah Pembagian administratif Distrik Mukim Desa Kota Hubungan luar negeri Menteri Luar Negeri Melayu Islam Beraja (Kerajaan Melayu Islam) (filsafat nasional)
Negara lainnya Atlas
l b s

Politik Brunei Darussalam berlangsung dalam kerangka monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai salah satu monarki absolut yang masih ada di Asia, Brunei Darussalam adalah satu-satunya monarki yang berkuasa di Asia Tenggara. Pada tahun 2023, Brunei adalah salah satu dari tujuh kediktatoran monarki di dunia.^[1] Kebebasan berkumpul dan pers telah dibatasi secara ketat oleh pihak berwenang.^[2]

1. ^ Talib, Naimah S. "A resilient monarchy: The Sultanate of Brunei and regime legitimacy in an era of democratic nation-states." New Zealand Journal of Asian Studies 4, no. 2 (2002): 134-147.; Frantz, Erica. Authoritarianism: What Everyone Needs to Know®. Oxford University Press, 2018.
2. ^ "Brunei: Freedom in the World 2020 Country Report". Freedom House (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-05-17.