Presidium Majelis Agung

Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik Uni Soviet
Kepemimpinan Pemimpin Kepala Negara Presiden Wakil Presiden Kepemimpinan bersama Dewan Negara Dewan Presidensial
Partai Komunis Kongres Komite Pusat Sejarah Sekretaris Jenderal Politbiro Sekretariat Orgbiro
Perwakilan Kongres Soviet (Komite Eksekutif Pusat) Majelis Agung Dewan Kesatuan Dewan Kebangsaan Presidium Kongres Perwakilan Rakyat Ketua Pemilu legislatif 1989
Pemerintahan Konstitusi Nama resmi 1924 1936 1977 Pemerintah Kementerian Komite Negara Kabinet Kepala Pemerintahan Wakil Pertama Perdana Menteri Wakil Perdana Menteri Sekretaris Perdana Menteri Administrator Urusan Dewan Komisar Rakyat Dewan Menteri Kabinet Menteri
Hukum Hukum Mahkamah Agung Penasihat Militer Pengadilan Rakyat Pengadilan Negeri Kejaksaan Agung
Ideologi Demokrasi Soviet Marxisme–Leninisme Leninisme Stalinisme Khrushchevisme De-Stalinisasi
Masyarakat Ekonomi Pertanian Barang kebutuhan Rencana Lima Tahun Reformasi Kosygin Kebijakan Ekonomi Baru Ilmu pengetahuan dan teknologi Era Stagnasi Perencanaan keseimbangan material Transportasi Komunisme perang Budaya Demografi Pendidikan Keluarga Fraseologi Agama Tekanan Penyensoran Penyensoran gambar Pembersihan Besar-Besaran Sistem gulag Kolektivisasi HAM Penindasan ideologi Riset paksa Penyalahgunaan politik psikiatri Penindasan politik Penindasan ekonomi Pemindahan penduduk Propaganda Teror Merah
Negara lainnya Atlas
l b s

Presidium Majelis Agung (bahasa Rusia: Президиум Верховного Совета, Prezidium Verkhovnogo Soveta) adalah lembaga pemerintahan di Uni Soviet yang menjadi bagian tetap dari Majelis Agung. Lembaga ini ada di tingkat nasional (Presidium Majelis Agung Uni Soviet) serta di tiap-tiap republik dan republik otonom. Susunan dan fungsi presidium di semua republik mirip satu sama lain.^[1] Anggota presidium dipilih oleh para anggota Majelis Agung untuk mewakili mereka saat parlemen sedang tidak bersidang. Pejabat ketua presidium secara de jure merupakan kepala negara.

1. ^ Where Nation-States Come From: Institutional Change in the Age of Nationalism, Philip G. Roeder, hlm. 70