Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Jerman. (Agustus 2021) klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan. Lihat versi terjemahan mesin dari artikel bahasa Jerman. Terjemahan mesin Google adalah titik awal yang berguna untuk terjemahan, tapi penerjemah harus merevisi kesalahan yang diperlukan dan meyakinkan bahwa hasil terjemahan tersebut akurat, bukan hanya salin-tempel teks hasil terjemahan mesin ke dalam Wikipedia bahasa Indonesia. Jangan menerjemahkan teks yang berkualitas rendah atau tidak dapat diandalkan. Jika memungkinkan, pastikan kebenaran teks dengan referensi yang diberikan dalam artikel bahasa asing. Setelah menerjemahkan, {{Translated|de|Unabhängigkeitsreferendum in Osttimor 1999}} harus ditambahkan di halaman pembicaraan untuk memastikan kesesuaian hak cipta. Untuk panduan lebih lanjut, lihat Wikipedia:Terjemahan.

Konsultasi rakyat Timor Leste 1999
Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Hasil Suara % Menerima 94.388 21,50% Menolak 344.580 78,50%

Timor Leste
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Timor Leste
Konstitusi Presiden Jose Ramos Horta Perdana Menteri Taur Matan Ruak Krisis politik 2006 Parlemen Nasional Partai politik Pemilu terkini Presiden: 2007 2012 2017 2022 Parlemen: 2007 2012 2017 2022 Pembagian administratif Distrik Subdistrik Hubungan luar negeri Bantuan asing untuk Timor Leste
Negara lainnya Atlas
l b s

Referendum kemerdekaan diadakan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Asal usul referendum bersamaan dengan permintaan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie ke Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pada 27 Januari Tahun 1999, bagi PBB untuk mengadakan referendum, di mana provinsi di Indonesia akan diberikan pilihan lebih besar otonomi dalam Indonesia atau merdeka.