Referendum otonomi Greenland 2008

Greenland
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Greenland
Konstitusi Konstitusi Undang-Undang Suksesi Kebebasan berbicara dan pers Perpajakan
Monarki Penguasa Monarki Ratu Margrethe II Pangeran Mahkota Frederik Keluarga Kerajaan Dewan Pribadi Purveyors to the Royal Court
Wilayah Kerajaan  Kerajaan Denmark  Greenland  Denmark  Kepulauan Faroe
Eksekutif Regeringen Pemerintah Kerajaan Denmark Komisaris Tinggi (daftar) Mikaela Engell Naalakkersuisut Pemerintah Greenland Perdana Menteri (daftar) Kim Kielsen Wakil Perdana Menteri (daftar) Andreas Uldum Kabinet Kielsen Jabatan Pemerintahan Kementerian Dewan Pribadi Dewan Negara Ratu Margrethe II
Legislatif Inatsisartut Parlemen Greenland (Parlemen Greenland ke-19) Ketua Vivian Motzfeldt Anggota Folketinget Parlemen Kerajaan Denmark (Parlemen Denmark ke-69) Ketua Pia Kjærsgaard Anggota
Yudisial Mahkamah Agung Presiden Poul Søgaard Pengadilan Tinggi Pengadilan
Pemilihan umum Partai politik Pemilu terkini Folketing: 2015 2011 2007 Inatsisartut: 2018 2014 2013 Munisipal: 2017 Referendum Undang-Undang Suksesi Otonomi Keanggotaan MEE Pemerintahan mandiri Alkohol
Pembagian administratif Munisipalitas Kota Wilayah lepas: Taman Nasional Pangkalan Udara Thule (Pituffik)
Kebijakan luar negeri Hubungan luar negeri Kebijakan Arktik Perwakilan diplomatik Greenland di Greenland Kebijakan visa Politik Uni Eropa Greenland dan UE
Topik terkait Komando Arktik Komando Pertahanan Politik Denmark Politik Kepulauan Faroe
Negara lainnya Atlas
l b s

Referendum otonomi Greenland 2008 adalah sebuah referendum yang diadakan untuk menentukan sikap terhadap Undang-Undang Otonomi Greenland. Penyelenggaraan referendum ini pada tanggal 25 November 2008 dan tidak mengikat secara hukum. Referendum ini diikuti oleh 72% pemegang hak suara dan 75% pemilih di antaranya memilih setuju (63% di Nuuk).^[1] Isu yang diangkat adalah perluasan pemerintahan mandiri di 30 sektor, termasuk kepolisian, pengadilan, dan penjaga pantai; melibatkan Greenland dalam kebijakan luar negeri; menetapkan bagi hasil pendapatan minyak masa depan; dan menetapkan bahasa Greenland sebagai satu-satunya bahasa resmi.

Referendum ini diumumkan oleh Perdana Menteri Hans Enoksen pada 2 Januari 2008.^[2] Enoksen juga memulai sosialisasi dan diskusi otonomi daerah lewat serangkaian rapat umum di seluruh Greenland.^[3]

1. ^ Cowell, Alan (26 November 2008). "Greenland Vote Favors Independence". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-04-17. Diakses tanggal 30 November 2008. 
2. ^ Ukiortaami oqalugiaat 2008 Diarsipkan 2007-06-20 di Archive.is Namminersornerullutik Oqartussat, 2 January 2008 (Kalaallisut)
3. ^ Namminersorneq pillugu paasititsiniaaneq^{[pranala nonaktif permanen]} Namminersornerullutik Oqartussat, 7 January 2008 (Kalaallisut)