Siprus Utara

Republik Turki Siprus Utara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Turki)
Bendera Lambang
Lagu kebangsaan: İstiklal Marşı
Status	Hanya diakui oleh Turki Diakui oleh PBB sebagai bagian dari Siprus
Ibu kota (dan kota terbesar)	Nikosia Utara (de facto) Nikosia (de jure) 35°11′N 33°22′E / 35.183°N 33.367°E / 35.183; 33.367
Bahasa resmi	Turki
Demonim	Siprus Turki
Pemerintahan	Negara kesatuan republik sistem semipresidensial
• Presiden	Ersin Tatar
• Perdana Menteri	Ünal Üstel
Legislatif	Majelis Republik
Merdeka dari Siprus
• Invasi Turki ke Siprus	20 Juli 1974
• Administrasi Otonomi Siprus Turki	1 Oktober 1974
• Negara Federasi Turki Siprus	13 Oktober 1975
• Deklarasi kemerdekaan	15 November 1983[1] (hanya diakui oleh Turki)
Luas
- Total	3,355 km2 (unranked)
- Perairan (%)	2,7
Populasi
- Perkiraan 2014	313.626[2]
- Sensus Penduduk 2011	286.257
- Kepadatan	93/km2 (ke-117)
PDB (nominal)	2014
- Total	$4,032 milyar[3]
- Per kapita	$15.109[3]
Mata uang	Lira Turki (TRY)
Zona waktu	EET (UTC+2)[4]
- Musim panas (DST)	UTC+3 (EEST)
Lajur kemudi	kiri
Kode telepon	+90 392
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Siprus Utara,^[a] secara resmi Republik Turki Siprus Utara (bahasa Inggris: Turkish Republic of Northern Cyprus, TRNC),^[b] adalah sebuah negara de facto^[5][6] yang mencakup bagian timur laut pulau Siprus. Ia hanya diakui oleh Turki, dan wilayahnya dianggap oleh semua negara lain sebagai bagian dari Republik Siprus.

Siprus Utara terbentang dari ujung Semenanjung Karpas di timur laut hingga Teluk Morphou, Tanjung Kormakitis dan titik paling baratnya, eksklave Kokkina di barat. Titik paling selatannya adalah desa Louroujina. Zona penyangga di bawah kendali PBB membentang antara Siprus Utara dan seluruh pulau dan membagi Nikosia, kota terbesar di pulau itu dan ibu kota kedua belah pihak.

Kudeta pada tahun 1974, yang dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mencaplok pulau itu ke Yunani, mendorong invasi Turki ke Siprus. Hal ini mengakibatkan penggusuran sebagian besar penduduk Siprus Yunani di utara, pelarian warga Siprus Turki dari selatan, dan pembagian pulau tersebut, yang menyebabkan deklarasi kemerdekaan sepihak oleh utara pada tahun 1983. Karena kurangnya pengakuan, Siprus Utara sangat bergantung pada Turki untuk dukungan ekonomi, politik dan militer.^[7][8][9]

Upaya untuk mencapai solusi terhadap perselisihan Siprus tidak berhasil. Tentara Turki memiliki kekuatan besar di Siprus Utara dengan dukungan dan persetujuan pemerintah TRNC, sementara Republik Siprus, Uni Eropa dan komunitas internasional menganggapnya sebagai kekuatan pendudukan. Kehadiran militer ini telah dikecam dalam beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB.^[10]

Siprus Utara adalah republik demokratis semi-presidensial dengan warisan budaya yang menggabungkan berbagai pengaruh dan perekonomian yang didominasi oleh sektor jasa. Perekonomian mengalami pertumbuhan selama tahun 2000-an dan 2010-an, dengan GNP per kapita meningkat lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2000-an, namun terhambat oleh embargo internasional karena penutupan resmi pelabuhan di Siprus Utara oleh Republik Siprus. Bahasa resminya adalah bahasa Turki, dengan dialek lokal yang berbeda digunakan. Mayoritas penduduknya terdiri dari Muslim Sunni, sementara sikap keagamaan sebagian besar moderat dan sekuler.^[11] Siprus Utara adalah negara pengamat ECO dan OKI dengan nama "Negara Siprus Turki", PACE dengan nama "Komunitas Siprus Turki", dan Organisasi Negara-negara Turkik dengan namanya sendiri.

1. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Declaration
2. ^ TRNC SPO, Economic and Social Indicators 2014, pages=2–3
3. ^ ^{a b} "KKTC". Turkish Ministry of Economy. Diakses tanggal 28 Juli 2015. 
4. ^ "Saatler geri alınıyor!". Yeni Düzen. Diakses tanggal 18 October 2017. 
5. ^ Griffiths, Ryan D. (2021). Secession and the Sovereignty Game: Strategy and Tactics for Aspiring Nations. Cornell University Press. hlm. 127. ISBN 978-1-5017-5474-6. JSTOR 10.7591/j.ctv153k63s. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 June 2021. Diakses tanggal 28 May 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
6. ^ Yearbook of the European Convention on Human Rights / Annuaire de la convention européenne des droits de l'homme. Council of Europe/Conseil de l'Europe. 1996. hlm. 153. ... that despite the fact that it has not been recognised de iure by any other State than Turkey, the TRNC exist de facto as an independent State exercising all branches of State power on its territory. 
7. ^ Central Intelligence Agency (8 October 2013). "Northern Cyprus". The CIA World Factbook 2014. Skyhorse Publishing. hlm. 691. ISBN 978-1-62873-451-5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 September 2015. Diakses tanggal 20 June 2015. The Turkish Cypriots are heavily dependent on transfers from the Turkish Government. Ankara directly finances about one-third of the Turkish Cypriot "administration's" budget.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
8. ^ Boas, Gideon (1 January 2012). Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives. Edward Elgar Publishing. hlm. 177. ISBN 978-0-85793-956-2. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 September 2015. Diakses tanggal 20 June 2015. For example, the Turkish Republic of Northern Cyprus, located in the northern portion of the island of Cyprus, came about through ... from only one state — Turkey, upon which it is entirely dependent for economic, political and military support.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
9. ^ Navaro-Yashin, Yael (12 March 2012). The Make-Believe Space: Affective Geography in a Postwar Polity. Durham, NC / London: Duke University Press. hlm. 8. ISBN 978-0-8223-5204-4. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 September 2015. Diakses tanggal 20 June 2015. Economic embargoes have been imposed on the TRNC, making northern Cyprus almost completely dependent on Turkey.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
10. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama autogenerated2
11. ^ Langfield, Michele; Logan, William; Craith, Mairead Nic, ed. (2010). Cultural Diversity, Heritage and Human Rights: Intersections in Theory and Practice. New York: Routledge. hlm. 231. ISBN 978-1-135-19070-5. The tradition for Turkish Cypriots is one of secularism, not of mosque attendance. 

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan