Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah sebuah deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York pada hari Kamis, 13 September 2007, oleh mayoritas 143 negara yang mendukung, 4 suara menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat) dan 11 abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia, Samoa, dan Ukraina).^[1]

Pada bulan Mei 2016, Kanada secara resmi menghapus status keberatannya kepada UNDRIP, hampir satu dekade setelah disahkan oleh Majelis Umum. Saat ini, 3 negara penentang lainnya, pada beberapa tingkatan mulai mengubah paradigma mereka sebelumnya.

Sementara, sebagaimana Pernyataan Majelis Umum, instrumen ini tidak mengikat secara hukum menurut hukum internasional.^[2] Menurut siaran pers PBB, hal itu "mewakili perkembangan dinamis norma hukum internasional dan ini mencerminkan komitmen negara-negara anggota PBB untuk bergerak dalam arah tertentu"; PBB menggambarkannya sebagai "standar penting untuk perlakuan terhadap masyarakat adat yang niscaya akan menjadi alat yang signifikan untuk menghapuskan pelanggaran hak asasi manusia terhadap 370 juta masyarakat adat di dunia dan membantu mereka dalam memerangi diskriminasi dan marginalisasi."

UNDRIP mengkodifikasikan "keluhan historis masyarakat adat, tantangan kontemporer dan aspirasi sosial ekonomi, politik dan budaya" dan merupakan "puncak dari upaya sepanjang generasi oleh organisasi masyarakat adat untuk mendapat perhatian internasional, untuk mendapatkan pengakuan atas aspirasi mereka, dan untuk menghasilkan dukungan bagi aspirasi politik mereka."^[3] Ketua Penelitian Kanada dan anggota fakultas di Universitas Saskatchewan,^[4][5] Ken Coates, berpendapat bahwa UNDRIP beresonansi kuat dengan masyarakat adat, sementara pemerintah nasional belum sepenuhnya memahami dampaknya.^[3]

1. ^ "Declaration on the Rights of Indigenous Peoples". United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Diakses tanggal 11 December 2015. 
2. ^ https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FAQsindigenousdeclaration.pdf
3. ^ ^{a b} Coates, Ken (18 September 2013), Ken Coates; Terry Mitchell, ed., From aspiration to inspiration: UNDRIP finding deep traction in Indigenous communities, The Rise of the Fourth World, The Centre for International Governance Innovation (CIGI), diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-23, diakses tanggal 20 September 2013 
4. ^ Ferguson, Mark (October 12, 2011). "News". News.usask.ca. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 25, 2013. Diakses tanggal December 24, 2013. 
5. ^ https://www.uwaterloo.ca/ University of Waterloo