Federasi kongsi

Federasi kongsi, juga dikenal sebagai demokrasi kongsi atau republik kongsi, merupakan negara dengan pemerintahan mandiri yang dibentuk dari gabungan kongsi pertambangan Tionghoa di Kalimantan. Hingga pertengahan abad ke-19, federasi kongsi mengendalikan sebagian wilayah di bagian barat Kalimantan. Republik Lanfang, Republik Heshun (Fosjoen), dan Federasi Santiaogou (Samtiaokioe) merupakan tiga federasi kongsi terbesar pada masa tersebut.^[1]

Walaupun kongsi perdagangan lazim dibentuk oleh komunitas rantau Tionghoa di seluruh dunia, federasi-federasi kongsi yang ada di Kalimantan memiliki keunikan karena mereka merupakan negeri berdaulat dengan wewenang atas wilayah yang luas.^[1] Karakteristik ini juga membedakan mereka dari kebanyakan kesultanan di Asia Tenggara, yang berwenang atas warga negara masing-masing, tetapi tidak mengendalikan wilayah yang didiami oleh warga negara tersebut.^[1]

Persaingan antara federasi-federasi kongsi dan Belanda untuk menguasai Kalimantan berpuncak pada tiga konflik yang secara kolektif disebut sebagai Perang Kongsi pada tahun 1822–1824, 1850–1854, dan 1884–1885. Belanda pada akhirnya mengalahkan federasi-federasi kongsi ini dan melebur wilayah mereka ke dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.^[2]

Pemerintahan federasi kongsi berbentuk demokrasi langsung.^[3] Istilah "republik" untuk merujuk pada federasi kongsi pertama kali digunakan oleh penulis-penulis abad ke-19.^[4] Namun, para sarjana modern berbeda pandangan mengenai apakah federasi kongsi dapat dianggap sebagai republik seperti dalam tradisi Barat atau merupakan tradisi demokrasi Tionghoa yang dikembangkan secara terpisah.^[5]

1. ^ ^{a b c} Heidhues 2003, hlm. 55.
2. ^ Heidhues 2003, hlm. 116.
3. ^ Wang 1994, hlm. 6.
4. ^ Heidhues 2003, hlm. 60.
5. ^ Wang 1979, hlm. 104.