Hukuman mati

Hukuman mati atau pidana mati (Belanda: doodstrafcode: nl is deprecated ) adalah yakni praktik yang dilakukan suatu Negara (pemerintahan) untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan bagaikan Hukuman mati di Indonesia. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi.

Kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dapat beragam tergantung jurisdiksi, namun biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan (berencana atau tidak), pembunuhan massal, pemerkosaan (seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, makar, spionase, penghasutan, dan pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius, penculikan, serta penyelundupan, perdagangan, atau kepemilikan narkoba.

Sejarahnya, eksekusi mati dilakukan dengan pemenggalan kepala,^[1] namun eksekusi dapat dilakukan dengan banyak metode, termasuk hukuman gantung, ditembak, suntik mati, rajam, penyetruman, dan gas beracun.

Sampai dengan 2022, 55 negara masih memberlakukan hukuman mati (termasuk Indonesia), 109 negara telah meniadakan hukuman mati sepenuhnya secara de jure untuk semua jenis kejahatan, 7 telah meniadakan untuk kejahatan biasa (selagi tetap mempertahankan untuk kondisi khusus seperti kejahatan perang), dan 24 negara lainnya sebagai abolisionis dalam praktik.^[2][3] Sekalipun sebagian besar negara telah meniadakan hukumman mati, lebih dari 60% populasi dunia tinggal di negara di mana hukuman mati masih berlaku, termasuk di Indonesia^[4] dan negara lainnya seperti di Tiongkok, India, Amerika Serikat, Singapura, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Nigeria, Arab Saudi, Iran, Jepang, dan Taiwan.^[5][6][7][8]

Hukuman mati telah menjadi kontroversi di sejumlah negara, dan posisinya dapat berbeda dalam ideologi politik atau wilayah budaya yang sama. Amnesty International mendeklarasikan bahwa hukuman mati adalah pelanggaran hak asasi manusia, dengan menyatakan "hak untuk hidup dan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, perlakuan jahat, tidak manusiawi, atau merendahkan, atau penghukuman."^[9] Hak asasi tersebut dilindungi di bawah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948.^[9] Di Uni Eropa, Pasal 2 dari Piagam Hak Asasi Uni Eropa melarang adanya praktik hukuman mati.^[10] Majelis Eropa, yang memiliki 46 negara anggota, telah mencoba untuk meniadakan penggunaan hukuman mati secara absolut bagi para anggotanya, melalui Protokol 133 dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Namun, hal ini hanya mempengaruhi negara anggota yang telah menanda tangan dan meratifikasinya, dan tidak termasuk diantaranya Armenia dan Azerbaijan. Majelis Umum PBB telah mengadopsi, sepanjang 2007 hingga 2020^[11] delapan resolusi tidak mengikat yang menuntut moratorium global terhadap eksekusi mati, dengan tujuan untuk menghapuskan hukuman mati.^[12]

1. ^ Kronenwetter 2001, hlm. 202
2. ^ "Abolitionist and Retentionist Countries as of July 2018" (PDF). Amnesty International. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 8 April 2021. Diakses tanggal 3 December 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
3. ^ "Death Sentences and Executions 2020" (PDF). Amnesty International. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 9 May 2021. Diakses tanggal 20 July 2021.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. ^ [hhttps://caramedika.com/dampak-dari-eksekusi-mati-terhadap-peredaran-narkoba/=indonesia "Dampak Eksekusi Mati"]. Caramedika. Diakses tanggal 23 August 2010. 
5. ^ "Death Penalty". Amnesty International. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 August 2016. Diakses tanggal 23 August 2016.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
6. ^ "India: Death penalty debate won't die out soon". Asia Times. 13 August 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 August 2004. Diakses tanggal 23 August 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
7. ^ "Legislators in U.S. state vote to repeal death penalty". International Herald Tribune. 29 March 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 March 2009. Diakses tanggal 23 August 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
8. ^ "The Death Penalty in Japan". International Federation for Human Rights. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 August 2010. Diakses tanggal 23 August 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
9. ^ ^{a b} Das, J.K. (2022). HUMAN RIGHTS LAW AND PRACTICE, SECOND EDITION. PHI Learning Pvt. Ltd. hlm. 192. ISBN 978-81-951611-6-4. Diakses tanggal 2022-05-08. 
10. ^ "Charter of Fundamental Rights of the European Union" (PDF). European Union. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 29 May 2010. Diakses tanggal 23 August 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
11. ^ A Record 120 Nations Adopt UN Death-Penalty Moratorium Resolution, 18 December 2018, Death Penalty Information Center
12. ^ "moratorium on the death penalty". United Nations. 15 November 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 January 2011. Diakses tanggal 23 August 2010.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)