Kecamatan

Artikel ini adalah bagian dari seri
Pembagian administratif Indonesia
Tingkat I Provinsi Daerah istimewa Daerah khusus
Tingkat II Kabupaten Kota Kabupaten administrasi Kota administrasi
Tingkat III Kecamatan Distrik Kapanewon Kemantren
Tingkat IV Kelurahan Desa Dusun (Bungo) Finua Gampong Kute Kalurahan Kampung Kalimantan Timur Lampung Papua Riau Lembang Nagari Nagori Negeri Maluku Maluku Tengah Negeri administratif Ohoi Pekon Tiyuh
Lain-lain Antara III dan IV Mukim Di bawah IV Banjar Bori Pedukuhan Dusun Jorong Korong Kampung Nusa Tenggara Timur Lingkungan Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Kampong Pedukuhan Rukun Wanua Rukun kampung Rukun tetangga Rukun warga Kampung adat Kampung kota Kepenghuluan
Riwayat pemekaran dan penggabungan
l b s

Pada tingkat ketiga, Indonesia terbagi atas kecamatan, atau yang disebut dengan nama lain bila diatur khusus oleh peraturan daerah setempat. Kecamatan merupakan wilayah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, yang diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil oleh bupati/wali kota setempat dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota tersebut melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.^[1]

Pada beberapa kasus di Indonesia, ada kecamatan yang seakan-akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding kecamatan-kecamatan di sekitarnya. Kecamatan tersebut telah menjadi pusat ekonomi, budaya, dan sejarah di dalam wilayah kabupaten tersebut, salah satu contohnya adalah Kecamatan Jonggol di Kabupaten Bogor yang dahulunya merupakan eks-kawedanan Jonggol dan Kecamatan Bumiayu yang menjadi pusat bagi wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan.

Pada provinsi-provinsi di wilayah Pulau Papua, daerah ini disebut distrik. Sementara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah ini disebut kapanewon (bila berada dalam daerah kabupaten) atau kemantren (bila berada dalam daerah kota).

1. ^ "Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.