Kerajaan Jembrana

Kerajaan Jembrana adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di wilayah barat Pulau Bali.^[1] Masyarakatnya terdiri dari komunitas Muslim dan komunitas Hindu.^[2] Kerajaan Jembrana merupakan salah satu kawasan perdagangan utama dengan pusat kegiatannya berada di Bandar Pancoran.^[3] Kerajaan ini membangun kerja sama perdagangan dengan pedagang Muslim dari Suku Bugis dan Suku Makassar.^[4] Masyarakat Kerajaan Jembrana juga bekerja di bidang pertanian dengan sistem Subak.^[5]

Dahulu wilayah Jembrana adalah milik Mengoewi, atau setidak-tidaknya mengakui kekuasaan dan diperintah atas nama raja kerajaan itu oleh Goesti Ngoerah dan setelah kematiannya oleh Goesti Ngurah Batoe. Namun, ia dibunuh oleh Pa Taba karena balas dendam, seolah-olah terlibat dalam pembunuhan Mas Wilis, raja Blambangan, di Sèsèh dekat Mengoewi. Tak lama kemudian, Badoeng merebut Djambrana.

Raja Badoeng memberikan kekuasaan memerintah Djambrana atas namanya kepada seorang Bugis, bernama Anachoda Patimi, yang kekuasaannya tidak dipegang lama, karena rakyat bangkit melawannya dan sebagian besar pendukungnya terbunuh dalam serangan mendadak yang mereka melakukan. Anachoda yang telah membentengi dirinya dalam semacam tanah bengkok di desa Loloan, kemudian mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya sendiri di rumahnya. Namun, Badoeng tidak diizinkan untuk mempertahankan Djambrana dalam waktu lama, karena kemudian ditaklukkan oleh Boeleleng setelah ia memilikinya selama tiga tahun. Pangeran Boeleleng menyerahkan administrasi kerajaan kepada Punggawa: Goesti Wagan Paskan dan Goesti Made Paskan. Atas kematian Goesti Wagan Paskan, saudaranya Goesti Made Paskan tidak lagi ingin memerintah, dan digantikan oleh Goesti Ngoerah G'di.

Pada masa pemerintahan ini, raja Boeleleng yang berkuasa saat itu, Goesti G'di Karang, mengunjungi Djambrana dan selama itu tinggal di Loloan. Akan tetapi, tiraninya menimbulkan kepahitan di antara rakyatnya terhadap dirinya, sehingga tidak lama kemudian dia dibunuh di Penganbengan (sebuah kota pantai di pesisir barat Djambrana), yang juga menjadi nasib Goesti Ngoerah G'di di Badjook, pada masa pembunuhan, perang dengan Boeleleng di Goesti G'di Karang. Djambrana kalah dalam hal ini, sehingga Boeleleng menunjuk Goesti Poeta Sloka sebagai Raja di wilayah ini. Saat kematiannya pemerintahan kembali dipercayakan kepada dua orang yang bergelar Punggawa G'di, kepada Goesti Alet Mas dan Goesti K'toet Dahor, yang beberapa tahun kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Goesti Ngoerah Made Paskan dan Goesti Made Panaroengan diganti.

Setelah kemenangan Pemerintah Hindia Belanda dalam ekspedisi ketiga melawan Boeleleng pada tahun 1849, Djambrana dinyatakan merdeka dari kerajaan itu dan diangkat menjadi kerajaan kecil di bawah pemerintahan seorang bupati, terpilih Goesti Poeta Ngoerah Sloka, dengan kontrak dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 30 Juni 1849, sedangkan Goesti Ngoerah Made Paskan diangkat menjadi Pateh. Karena Goesti Poeta Ngoerah membungkam penduduk dan berkata Pateh, Made Paskan yang sangat mendukung Pemerintah Hindia Belanda, berusaha mencegahnya sebisa mungkin, dia membuangnya ke Boeleleng, karena takut dia akan menghasut penduduk untuk menentangnya. Goesti Ngoerah, dengan tangan lebih bebas, berjalan sedemikian rupa sehingga penduduk secara terbuka menuntut deposisinya, akibatnya ia turun tahta pada 17 Desember 1855. Pemerintah Hindia Belanda memberinya izin untuk hidup di kerajaan Boeleleng dengan syarat dia akan bersikap tenang dan tidak ikut campur dalam urusan Djanibrana.

Goesti Ngoerah Made Paskan, mantan Pateh, kemudian diangkat menjadi Raja Djambrana atas permintaan rakyat. Namun, pada September 1857, Goesti Poeta Ngoerah yang disebutkan di atas, melakukan upaya untuk melakukan perlawanan terhadap penduduk Djambrana dan untuk tujuan itu diam-diam datang ke Djambrana dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah yang diakui secara sah di sini oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi raja. Upaya ini cepat diketahui pada waktunya, sehingga ia kembali dengan tangan kosong ke Boeleleng dan diasingkan dari sana ke Krawang oleh Pemerintah Hindia Belanda.^[6]

1. ^ Diana 2016, hlm. 61.
2. ^ Saihu 2019, hlm. 82–83.
3. ^ Sabarudin dan Arif 2019, hlm. 17.
4. ^ Karim 2016, hlm. 18.
5. ^ Karim 2016, hlm. 16.
6. ^ Lembaga Kebudajaan Indonesia, Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde (dalam bahasa Belanda). 15. Lange & Co. 1866.