Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPK
Gambaran umum
Singkatan	KPK
Didirikan	2002
Dasar hukum pendirian	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Sifat	Independen
Struktur
Ketua	Nawawi Pomolango (Plt.)
Wakil Ketua merangkap Anggota	Alexander Marwata Johanis Tanak Nurul Ghufron
Dewan Pengawas	Tumpak Hatorangan Panggabean Albertina Ho Indriyanto Seno Adji Harjono Syamsuddin Haris
Sekretaris Jenderal	Cahya Hardianto Harefa
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring	Pahala Nainggolan
Deputi Bidang Penindakan	Rudi Setiawan
Deputi Bidang Informasi dan Data	Mochamad Hadiyana
Inspektur	Subroto
Kantor pusat
Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. K4, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Situs web
kpk.go.id
Sunting kotak info • L • B

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.^[1] Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.^[2] Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.^[1]

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.^[1] Ketua KPK Sementara saat ini adalah Nawawi Pomolango yang menjabat sejak 24 November 2023 menggantikan Firli Bahuri.

1. ^ ^{a b c} "Sekilas KPK". Komisi Pemberantasan Korupsi. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-13. Diakses tanggal 22 Maret 2015. 
2. ^ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Sekretaris Negara Republik Indonesia. 27 Desember 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-07. Diakses tanggal 22 Maret 2015.