Pajak parkir

Bagian dari seri tentang
Perpajakan
Aspek kebijakan fiskal
Dasar hukum Undang-undang  · Peraturan Pemerintah  · Keputusan Menteri Keuangan
Kebijakan Pendapatan pemerintah Ekualisasi pajak properti Pendapatan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak Hukum pajak Golongan pajak Penghasilan tidak kena pajak Pembebasan pajak Kredit pajak Deduksi pajak Pergeseran pajak Pemotongan pajak Libur pajak Keuntungan pajak Insentif pajak Reformasi perpajakan Harmonisasi pajak Kompetisi pajak Pajak ganda Keterwakilan Kelompok wajib pajak Rekening tabungan kesehatan Pajak
Collection Revenue service · Revenue stamp Tax assessment · Taxable income Tax lien · Tax refund · Tax shield Tax residence · Tax preparation Investigasi pajak · Tax resistance Penggelapan pajak  · Penghindaran pajak Tax shelter · Surga pajak  · Private tax collection · Tax farming Penyelundupan · Pasar gelap
Jenis Pajak Pusat: PPN  · PPh  · PBB sektor P3  · Bea Meterai Pajak Daerah: Pajak Provinsi: Kendaraan bermotor  · Bea balik nama kendaraan bermotor  · Bahan bakar kendaraan bermotor  · Air permukaan  · Rokok Pajak Kabupaten/Kota: Hotel  · Restoran  · Hiburan  · Reklame  · Penerangan jalan  · Mineral bukan logam dan batuan  · Parkir  · Air tanah  · Sarang burung walet  · PBB P2  · Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Internasional Pabean · Bea Tarif (Impor · Ekspor) · Perang tarif Perdagangan bebas · Zona perdagangan bebas Perjanjian dagang · Ekualisasi pajak Tax treaty
Perdagangan Zona perdagangan bebas
Menurut negara Tarif pajak diseluruh dunia Pendapatan pajak dalam %PDB Amerika Serikat  · Singapura  · Malaysia  · Indonesia
l b s

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,^[1] baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak ini dapat diearmark^[2] khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat

1. ^ Undang-undang no 28 Tahun 2009 tetang Pajak dan Retribusi Daerah
2. ^ "Pokok-pokok Pengaturan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-18. Diakses tanggal 2009-11-25.