Tingkat penyensoran internet bervariasi di antara negara-negara. Negara-negara demokrasi biasanya memiliki penyensoran yang moderat, yang memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam debat publik, meskipun dengan beberapa pembatasan yang dapat dibenarkan. Sebaliknya, rezim totaliter memberlakukan pembatasan yang ketat pada akses internet untuk mengendalikan narasi dan menekan perbedaan pendapat. Mereka menggunakan penyensoran sebagai alat untuk membatasi komunikasi dan mencegah debat tentang isu-isu politik dan sosial, terutama selama peristiwa-peristiwa penting seperti pemilihan umum atau protes.
Penyensoran internet adalah kontrol atau penekanan apa yang dapat diakses, diterbitkan, atau dilihat di Internet yang dilakukan oleh para regulator, atau atas inisiatif mereka sendiri. Para individual dan organisasi mengadakan penyensoran diri untuk alasan moral, agama atau bisnis, untuk menyelaraskan norma-norma masyarakat, karena intimidasi, atau kekhawatiran akan hukum atau konsekuensi lainnya.[1]